Jawa Meregang Nyawa

Pada musim penghujan di penghujung akhir tahun 2007 dan awal 2008 Pulau Jawa dikepung banjir. Setelah diguyur hujan bertubi-tubi, Sungai Bengawan Solo yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa kembali meluap. Luapan Sungai Bengawan Solo kali ini sebenarnya mengulang sejarah 1966 dan 1904. Daerah sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, mulai dari Solo hingga Gresik, terkena banjir. Konon banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo ini merupakan yang terparah dalam kurun waktu 40 tahun terakhir.

Sebab Harga Obat Mahal

Harga obat di Indonesia dikenal mahal. Sementara kampanye obat generik sepi di pasaran. Diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, produsen dan pedagang obat, dokter untuk membuat harga obat rasional

Sangat jarang orang yang sakit di negeri ini bersikap aktif apalagi kritis menyangkut informasi obat yang dibutuhkan baik menyangkut kandungan maupun harga.Pemahaman pasien terhadap komposisi dan khasiat obat masih sangat minim. Selama ini pasien dan keluarganya sangat tergantung pada dokter berkaitan dengan penatalaksanaan pengobatan, termasuk jenis obat yang dikonsumsi. Konsumen hanya menebus resep obat yang diberikan dokter ke apotek, tidak diajari membuat pilihan, bagaimana mendapat obat berkhasiat sama dengan harga lebih murah.

Menunggu Payung Hukum BMT

BMT menjadi obat mujarab memerangi bank plecit di pedesaan dan membantu pelaku usaha mikro untuk mendapatkan tambahan modal. Namun sampai saat ini belum ada aturan formal soal BMT yang dapat melindungi nasabah dari ulah BMT nakal.

Sejak dikembangkan oleh ICMI melalui PINBUK pada tahun 1995, BMT telah menjadi lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat bawah. Maka tidak mengherankan jika pertumbuhan BMT sangat pesat. Menurut data Asosiasi BMT seluruh Indonesia (ABSINDO), hingga akhir Desember 2006 ada 3500 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah aset mencapai 2 triliun rupiah. Bahkan PINBUK, ICMI dan ABSINDO punya target mengembangkan 10.000 BMT di tahun 2010.

Benang Kusut Persoalan TKI

Julukannya memang mulia, “pahlawan devisa!”. Tapi sematan itu tidak seindah kenyataan. Bukannya dielukan dengan mendapat perlindungan, negara dan pengusaha jasa TKI seolah diam dan menjadi bagian dari eksploitasi TKI.Devisa yang masuk dari sekitar 2,7 juta tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri pada akhir tahun 2006 diperkirakan mencapai 3,4 miliar dollar AS atau setara Rp 30,6 triliun. Rata-rata TKI itu berasal dari pulau Jawa, Nusa Tenggara (Timur dan Barat) dan sebagian Sulawesi yang bekerja di kawasan Asia Pasifik, terutama Malaysia, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan; dan kawasan Timur Tengah seperti Saudi Arabia, dan Kuwait. Setiap tahun pemerintah menargetkan untuk terus meningkatkan jumlah pengiriman dan penempatan TKI di luar negeri untuk menambah pundi-pundi devisa negara.

Formalisasi Sektor Informal

Kebijakan penataan sektor informal khususnya pedagang kaki lima di daerah urban selalu menimbulkan persoalan. Contoh terbaru adalah kebijakan relokasi pedagang klitikan di sepanjang jalan Mangkubumi, Asem Gede dan Alun-Alun Kidul ke pasar Kuncen oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Setelah melalui negoisasi yang alot hampir satu tahun, akhirnya sejak pertengahan November 2007, para pedagang klitikan sudah bukaan di pasar Kuncen. Namun demikian bukan berarti persoalan sektor informal selesai pasca relokasi. Masih banyak yang harus dilakukan pemerintah kota Yogyakarta untuk memastikan bahwa kapitalisme di pasar Kuncen mampu memberikan kemakmuran bagi para pedagang yang dianggap pinggiran.

Efesiensi dan Efektifitas Pemilu 2009

Di awal kerja, Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung menyentakan publik terkait dengan jumlah anggaran pemilu 2009 yang mereka sodorkan kepada pemerintah. Atas dasar perhitungan, kalkulasi, proyeksi dan estimasi internal, jumlah anggaran yang diajukan mencapai Rp 47,9 trilyun rupiah. Jumlah ini mencakup anggaran untuk persiapan pemilu pada tahun 2008 sebesar Rp18,6 triliun dan anggaran pada tahun 2009 Rp 29,3 triliun. Jumlah yang fantastis untuk anggaran nasional yang amat terbatas. APBN 2008 yang sudah dipleno di DPR saja hanya mencapai Rp 836 triliun. Ini artinya dana yang diajukan KPU untuk menyelenggarakan pemilu mencapai hampir 5 persen dari total APBN. Dibandingkan dengan anggaran anggaran pemilu 2004 yang hanya 4,4 trilyun rupiah, anggaran yang diajukan KPU naik sekitar 10 kali lipat.

Islam, Democracy and Election in Indonesia

For the first time I would like to thank the opportunity given by Philippine Council for Islam and Democracy to share the Indonesia’s experiences dealing with the topic of Islam, Democracy, and Election. In the conference, I would like to disclose the experience of Indonesia in developing democracy and participation of civil Islam in the process, especially in the last seven years since the reform era in 1998. To begin with, I would like to explore how Islam and democracy are not conflicting ideas, followed by a brief description about the democratic practices in Indonesia. The next section, I will describe civil Islam participation in the election and finally, some obstacles that Indonesia has to face up in maintaining and improving the quality of democracy.